Teror Bom dan Human Capital Tragedy

Posted July 20, 2009 at 2:00 am Written by Yodhia Antariksa

Semilir angin di pagi yang cerah itu kembali terkoyak. Kepulan asap itu memerihkan dan meninggalkan luka kemanusiaan yang teramat dalam. Sejumlah nyawa mesti kembali pulang ke haribaannya, menjemput keabadian. Adakah tragedi yang selalu mengguncang akal sehat dan nurani ini akan terus berulang? Adakah tragedi kemanusiaan ini akan selalu mengintai, dan terus mengabarkan sebaris kidung duka lara?

Baiklah. Human capital tragedy ini sejatinya juga segera mengabarkan sejumlah catatan penting kepada kita tentang sejumlah hal. Secara lebih detil, kita ingin mendiskusikan sejumlah catatan tentang bagaimana sebaiknya kita mengelola crisis management dan juga siasat untuk menjaga agar tragedi ini tak kembali terulang.

Catatan yang pertama adalah tentang crisis management. Peristiwa yang menggucang ini tak pelak merupakan sebuah situasi darurat atau emergency situation. Dan, dalam situasi ini seorang leader (atau top leaders) wajib maju ke depan, memberikan pernyataan yang inspiring, dan sekaligus menyatukan semua langkah untuk merajut spirit kebersamaan.

Namun sayang, persis disitulah, CEO negeri ini tergelincir. Dalam pidato pernyataannya yang kita dengar itu, ada banyak frase yang mengkaitkan tragedi ini dengan proses pemilihan dan pelantikan presiden. Dan sungguh ini merupakan blunder yang mengundang kegaduhan. Disini yang lalu muncul adalah bukan inspirasi, namun kontroversi. Disini yang menghentak bukan lagi spirit kebersamaan sebagai sebuah bangsa.

Barangkali akan jauh lebih menggetarkan jika yang kita dengar adalah seperti pidato menggelora Winston Churchill sesaat setelah kota London dibumiganguskan oleh ribuan pesawat Nazi. Atau juga seperti pidato inspiratif dari Franklin Roosevelt sesaat setelah Pearl Harbor diluluhlantakan oleh pasukan Jepang. Dua pidato ini selalu dikenang lantaran mampu menyatukan solidaritas segenap bangsanya untuk bersatu padu melawan musuh. Isinya sangat inspiring dan menggelorakan spirit persatuan bangsa setelah negerinya hancur oleh serbuan bom dari musuh yang tak kenal ampun.

Catatan yang kedua adalah tentang leadership. Kita tahu saat ini Polri dipimpin oleh seorang top leader bernama Jenderal Bambang Hendarso. Tampaknya harus diakui, dalam kapasitasnya sebagai top leader, belum banyak kiprah bagus yang dilakoni oleh Jenderal Hendarso. Kita melihat memang seperti ada “leadership gap” antara dia dengan leader yang digantikannya, yakni Jenderal Sutanto (ia dianggap sebagai salah satu best general di lingkungan kepolisian) atau Jenderal D’ai Bachtiar (yang dalam kepemimpinannya, berhasil membekuk dan menembak mati sejumlah teroris terkenal).

Tentu saja kita berharap kualitas leadership dari Jenderal Hendarso bisa kian meningkat, dan ia bisa mengulangi sejarah keberhasilan para pendahulunya (dan bukan malah menghabiskan energi mengobok-obok KPK. Shame on him, kalau begini).

Catatan yang terakhir adalah ini : It’s budget, stupid !! Perang melawan teroris adalah sebuah peperangan yang mahal. Dan kita sungguh termehek-mehek kala melihat betapa kecilnya anggaran dan gaji para perwira polisi kita. Sebagai misal, gaji seorang Kapolda dengan bintang dua hanya sekitar 4,5 juta (!!), sementara gaji para anggota Tim Densus Anti Teror yang gagah itu sekitar 1,5 jutaan (hanya beda tipis dengan gaji seorang mandor pabrik).

Mestinya dengan beban dan skala tugas yang diemban, gaji seorang Kapolda layaknya berada pada angka 30 – 40 jutaan, sementara anggota tim Densus itu mesti mendapat gaji 15 – 20 jutaan. Dengan anggaran dan gaji yang amat minim seperti sekarang, barangkali pertempuran melawan para teroris adalah sebuah peperangan yang teramat berat.

Dari kacamata manajemen, proses pertempuran panjang nan melelahkan melawan teroris ini amat membutuhkan mutu leadership yang tangguh dari jajaran Polri. Sebuah kompetensi kunci yang layak dimiliki agar mereka mampu menggerakkan para pasukannya terus bergerak memburu sang penyebar teror. Namun kompetensi leadership yang tangguh itu juga mesti disertai dengan penambahan anggaran yang memadai. Kombinasi dari leadership yang bagus dan anggaran yang layak akan membuat peluang memburu para teroris bisa berhasil dengan meyakinkan.

Tanpa dua elemen kunci itu – yakni great leadership dan strong budget – proses memburu para teroris bisa berakhir dengan kekosongan.

Dan ini artinya, semilir angin pagi yang cerah itu kelak bisa kembali terkoyak penuh luka. Lalu kembali tergeletak dalam serpihan debu dan genangan darah kematian……

Photo credit by : Alicepopkorn @ Flickr.com

Obama Dukung Piala Dunia di AS

AFP

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, punya minat besar terhadap olahraga, termasuk sepak bola.

Artikel Terkait:

• West Ham Undang Obama Nonton Bola
• Kemenangan Obama Dirayakan di Partai Celtic-MU
• Barrack Obama Masuk Calon Pelatih West Ham

Selasa, 28/7/2009 | 12:56 WIB

WASHINGTON, KOMPAS.com — Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menerima kunjungan Presiden Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Sepp Blatter, Senin (27/7). Dia menyatakan akan menghadiri Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan siap mendukung pencalonan AS menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 atau 2022.

Menemui Blatter di White House, Obama menanyakan kemungkinan AS menjadi tuan rumah lagi. Blatter kemudian mengundangnya untuk hadir di Piala Dunia 2010.

"Anda tahu, saya juga berharap (bisa datang ke Afsel). Kami akan melihat dulu jadwalnya," kata Obama kepada wartawan, saat berjalan menuju West Wing setelah bertemu Blatter.

Menurut Blatter, dalam pertemuan tertutup itu, mereka banyak mendiskusikan sepak bola. Obama bahkan menyempatkan memainkan bola di kantornya. "Dia membuat dua atau tiga gerakan, kemudian mengambil bola untuk menyundulnya," ungkap Blatter.

Dalam pertemuan itu, Blatter memberi pujian kepada timnas AS yang sukses masuk final Piala Konfederasi. Bahkan, mereka sempat unggul 2-0 lawan Brasil, sebelum akhirnya kalah 2-3.

Menurut Blatter, sepak bola memang belum populer di AS. Namun, negeri adidaya itu tetap punya peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 atau 2022, seperti halnya ketika mereka mengalaminya pada 1994.

Blatter menambahkan, FIFA akan kembali membawa Piala Dunia ke Eropa. Sebab, setelah di Afsel, Piala Dunia 2014 akan digelar di Brasil. Inggris menjadi kandidat kuat tuan rumah Piala Dunia 2018. Maka, peluang terbesar AS ada di Piala Dunia 2022. (AP)

Tragedi Penyemir Cilik

Selasa, 28 Juli 2009 | 00:10 WIB, Tempo Interaktif. Jakarta.

Inilah korban penerapan hukum secara serampangan. Karena tuduhan berjudi, sepuluh bocah penyemir sepatu di Bandara Soekarno-Hatta ditahan, lalu divonis bersalah oleh hakim. Rupanya, polisi, jaksa, dan hakim lupa bahwa semangat sebuah undang-undang adalah keadilan, bukan penghukuman.

Meski hakim memutuskan mengembalikan semua anak kepada orang tua masing-masing, mereka tetap divonis bersalah secara pidana. Hakim tak mempertimbangkan bahwa mereka telah mengalami trauma selama tiga minggu penahanan. Trauma itu kini bertambah dengan cap bahwa mereka bersalah secara hukum.

Kesepuluh anak itu ditangkap polisi satuan khusus Bandara Soekarno-Hatta pada 29 Mei lalu. Saat itu sedang berlangsung operasi penertiban pengasong, calo, dan taksi liar. Para bocah itu, yang masih duduk di kelas II hingga IV SD, sehari-hari memang bekerja sebagai penyemir sepatu di bandara.

Lelah menunggu orang menyemirkan sepatu, mereka bermain tebak-tebakan. Satu koin dilempar, mereka menebak sisi koin mana yang menghadap ke atas. Ya, mereka memang bertaruh. Besarnya Rp 1.000 per anak. Yang menang kemudian mentraktir makan teman-temannya.

Permainan itulah yang oleh polisi disebut judi. Sambil menunggu pengadilan, mereka ditahan di LP Anak Tangerang. Sebelumnya, saat menjadi tahanan polisi, mereka harus merasakan hukuman dijemur di bawah terik matahari.

Kasus ini merupakan contoh bagaimana hukum diterapkan tanpa mempedulikan asas keadilan dan kepatutan. Mereka dituntut dengan Pasal 303 Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian. Benar, mereka main tebak-tebakan dan bertaruh uang. Tapi apakah permainan mereka bisa dikategorikan sebagai judi yang merusak moralitas masyarakat sehingga perlu dibabat?

Kesalahan berikutnya adalah penahanan. Pasal 16 Undang-Undang No. 23/2003 tentang Perlindungan Anak menyebut, penangkapan, penahanan, dan pemidanaan hanya dilakukan bila diperlukan. Itu pun hanya langkah terakhir. Jelas, tak ada alasan yang cukup untuk menahan mereka. Apakah mereka akan melarikan diri seperti halnya penjahat kelas kakap? Bukankah mereka bisa saja dikembalikan ke orang tuanya untuk dipanggil ke polisi bila diperlukan?

Bahkan kalau mau memikirkan masa depan para bocah itu, seharusnya polisi menggunakan kewenangan diskresi mereka. Dengan kewenangan ini, polisi bisa menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pemidanaan. Jaksa dan hakim pun mestinya lebih bijak. Anak-anak itu bukanlah penjudi profesional. Seharusnya berkas perkara mereka ditolak sejak awal. Tak ada unsur pidana yang terpenuhi sebagaimana dituduhkan. Kalaupun anak-anak itu telanjur dituntut, hakim pun seharusnya memvonis mereka bebas murni.

Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum. Menerapkan hukum secara sembarangan terhadap anak-anak bisa membunuh masa depan mereka. Seharusnya polisi, jaksa, dan hakim lebih mengutamakan rasa keadilan dalam menerapkan undang-undang.

Negarawan

Sabtu, 25 Juli 2009 | 23:30 WIB, Tempo Interaktif, Jakarta.

Putu Setia

Ini bukan gosip. Bukan pula rumor. Tapi memang sulit ditelusuri kejadiannya. Tiba-tiba di depan saya berdiri seseorang. Supaya tak kikuk, saya langsung sok akrab dan berlagak sebagai wartawan yang mewawancarai tokoh ajaib ini. Berikut ini tanya-jawab itu.

Siapakah Anda? Boleh saya mewawancarai Anda?

Jangan tanya siapa saya. Memangnya yang diperlukan pendapatnya atau identitasnya? Media massa terlalu mengagungkan tokoh, figur publik, bukan isi kepalanya. Kalau orang bertitel, pejabat tinggi, pimpinan puncak partai, apalagi kaya raya, pendapatnya pasti ditulis panjang. Kalau orang kampung, miskin pula, pendapatnya dilewatkan.?

Ah, terlalu panjang jawabannya. Singkat saja, siapa tokoh yang Anda kagumi?

Jusuf Kalla. Dia kalah pada pemilu presiden, tapi dia membuktikan dirinya siap kalah. Dia menerima hasil rekapitulasi pemilu presiden dengan hadir sebagai negarawan sejati. Kalaupun ada gugatan yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi, itu untuk perbaikan pemilu yang akan datang. Jusuf Kalla berjiwa besar, senyumnya akan lama dikenang.?

Ah, panjang juga. Anda sependapat pemilu ini banyak kecurangannya?

Tidak ada kecurangannya. Yang ada kesemrawutan dan keamburadulan. Kalau kecurangan artinya ada yang memesan kecurangan untuk keuntungan pihak tertentu. Anggota Komisi sepertinya tak berbuat begitu, mereka hati-hati sekali supaya tak masuk penjara. Hukum karma sedang berjalan. Pihak yang menyebutkan pemilu tak demokratis, pemilu terburuk, penuh kecurangan, dan sebagainya adalah mereka yang mempersiapkan pemilu ini.?

Stop, masih panjang. Apa hukum karma itu?

Hukum karma itu aslinya disebut karma phala. Mereka menikmati hasil atau buah (phala = pahala) dari perbuatannya (karma) di masa lalu. Kalau perbuatannya jelek, hasilnya, ya, jelek. Undang-Undang Pemilu baru ada tahun lalu, ini kan membuat persiapan pemilu terburu-buru. Pasal-pasalnya tak pernah jelas, akibatnya amburadul. Komisi menetapkan begini, Mahkamah Agung menetapkan begitu, ribut lagi. Aneh bin ajaib, pasal segenting itu multitafsir, kayak bukan "orang sekolahan" yang bikin. Yang melahirkan undang-undang itu kan anggota DPR? Lalu daftar pemilih tetap datanya dari mana? Departemen Dalam Negeri dapat bahannya dari pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Nah, anggota DPR dan yang jadi gubernur dan bupati itu kebanyakan dari partai yang kini menyebut pemilu tak demokratis.

Waduh panjang banget. Singkat saja, apa ini bukan karena anggota Komisi kurang profesional?

Yang jelas penampilannya religius, peci dan jilbab tak pernah lepas. Kalau disebut kurang profesional, lo, yang memilihnya siapa? Kan, wakil-wakil rakyat. Jangan-jangan yang memilihnya dulu yang tak profesional. Kok, baru sekarang menyesal setelah menerima kekalahan. Karena itu, Jusuf Kalla sangat bijak. Gugatannya ke Mahkamah Konstitusi lebih pada upaya perbaikan di masa depan.

Apa mungkin Mahkamah Konstitusi mementahkan hasil pemilu presiden ini? Singkat saja.

Tergantung kenegarawanan sembilan hakim itu. Mereka pasti tak hanya memelototi kertas gugatan, tapi juga meneropong "suara kebatinan" rakyat Indonesia. Jangan seperti hakim Mahkamah Agung, sudah keputusannya kontroversial, diumumkan juga telat. Lalu enak saja bilang, kalau tak dilaksanakan, ya, sudah tak ada unsur pidananya. Lantas mau apa?

Kalau pemilu presiden diulang, entah di seluruh negeri entah di sebagian provinsi, Anda setuju?

Wah, Anda seperti penyiar televisi, minta jawaban singkat, tapi pertanyaannya panjang. Ya, jawab singkat: rakyat capek.

Maradona: Messi adalah Maradona Saya

AFP

Pelatih Argentina, Diego Maradona (kanan), selalu memberi dukungan kepada Lionel Messi.

Selasa, 28/7/2009 | 13:42 WIB

BUENOS AIRES, KOMPAS.com — Pelatih timnas Argentina, Diego Maradona, semakin kagum dengan pemainnya, Lionel Messi. Menurutnya, Messi seperti dirinya yang menjadi roh dan punya peran amat penting dalam tim.

"Messi adalah Maradona saya. Tak ada pemain lain yang lebih penting daripada Messi," puji Maradona.

Saat menjadi pemain, Maradona memang punya kemampuan luar biasa. Dia mampu mengorkestrasi tim dan memengaruhi permainan. Meski Argentina tak memiliki banyak pemain hebat di tahun 1986, tetapi berkat ketokohan Maradona, negeri itu bisa juara dunia. Peran besar Maradona juga terasa saat membawa klub Napoli juara Liga Serie A.

Messi juga berkembang sebagai pemain hebat. Bersama Barcelona, dia baru saja membantu tim meraih triple, juara Divisi Primera, Copa del Rey, dan Liga Champions. Maka, Maradona semakin yakin Messi adalah titisan dirinya.

"Saya suka bekerja dengannya. Dia membuat segalanya menjadi mudah. Kakinya mampu menguasai bola dengan baik. Ini sesuatu yang belum saya lihat di pemain lainnya," kata Maradona.

Menurutnya, Messi akan semakin populer. Sambil bercanda, dia mengatakan, "Nanti akan sangat sulit menjangkaunya. Bahkan, akan lebih mudah berbicara dengan Barack Obama daripada Messi."

Argentina akan menjamu Brasil pada 5 September nanti dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol. Brasil sementara memimpin klasemen dengan nilai 27, sedangkan Argentina di tempat keempat dengan nilai 22. Ini posisi rawan karena hanya empat tim teratas Amerika Selatan yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Setelah itu, Argentina akan menghadapi Paraguay, Peru, dan Uruguay.

"Kami masih menyisakan empat pertandingan berat. Brasil harus dikalahkan dulu. Mereka tim yang mampu bermain bagus, dipenuhi bakat, juga keberuntungan. Tapi, kami Argentina. Anda tak boleh melupakannya," ungkapnya. (AP)

Politesse

Senin, 27 Juli 2009, Tempo Interaktif, Jakarta.

Di sebuah TPS, pada pukul 9 pagi: para tetangga datang, saling menyapa, saling senyum, bercakap-cakap agak lirih, duduk menunggu dengan tertib, kemudian bergiliran masuk ke ruang kotak suara, mencontreng, mencelupkan jari ke tinta hitam, lalu melangkah ke luar, menyambung senyum dan percakapan, tentang tetangga yang sudah pindah, tentang anak yang baru menikah, tentang selokan yang belum diperbaiki, tentang segala hal—kecuali tentang partai atau tokoh yang telah dan akan dipilih hari itu.

Politik: apa gerangan ia sebenarnya? Di TPS itu tak ada gelora yang berapi-api. Para militan dan partisan sedang mengubah diri jadi warga RT (jangan lupa, artinya, ”Rukun Tetangga”). Politik seakan-akan berhenti jika politik, (das Politische, kata Carl Schmitt) adalah sebuah arena kekuasaan, sengketa, dan antagonisme. Tapi benar kah?

Berhari-hari sebelumnya kampanye memang menderu seganas deretan panser dalam perang yang, dengan bendera yang angkuh, menembakkan kata-kata yang ingin menghancurkan. Tapi pada hari itu, di TPS itu, para tetangga yang bertentang an dalam menentukan pilihan dengan serta-merta tampak jinak: orang-orang yang saling mengucapkan selamat pagi. Mereka seperti saling mengerti: pilihanmu adalah pilihanmu, pilihanku pilihanku. Nanti, menjelang sore hari, mereka akan dengan tegang menanti hasil penghitungan suara, tapi setelah itu….

Beberapa minggu kemudian anggota DPR ditentukan, presiden dan wakil pre siden dilantik. Dan segera setelah itu tak terasa lagi kemeriahan, greget, dan semangat.

Ada yang menyambut hilangnya gairah yang berapi-api itu sebagai tingkat matang demokrasi sebuah kebajikan. Ada yang menunjukkan bahwa ajang politik memang bukan medan tempur. Bagi mereka ini, politik berbeda dari polimos atau perang. Politik, bagi mereka ini, adalah ruang kemerdekaan dan partisipasi publik. Di sana orang ramai membahas, menimbang, dan memutuskan nasib bersama. Dengan kata lain, di TPS itu tampak, apa yang ”sosial” dalam hidup manusia ternyata tak dihabisi oleh ”politik”bahkan sebaliknya.

Tapi ada yang menganggap itu hanya façade. Antagonisme memang bisa ditutup-tutupi oleh proses politik sebagai Politesse. Dipergunakan oleh Schmitt, istilah itu menyarankan sebuah laga yang sengit tapi sopan. Tapi bagi Schmitt dan para teoritisi politik yang sepaham, politik tak sama dengan pertandingan Manchester United vs Chelsea. Sebuah masyarakat dan sebuah bangsa terbentuk dari luar dan dari dalam oleh konflik. ”Saya menegaskan, politik dan polimos berjalan bergandeng an,” kata Chantal Mouffle.

Tapi jangan-jangan tak begitu sebenarnya, dan barangkali kita di sini bertemu dengan sebuah hiperbol. Dalam pengamatan sehari-hari, politik tak hanya bergandeng an dengan polimos. Pada akhirnya Mouffle sendiri me ng atakan, berbeda dari Schmitt, ia mengakui perlunya ”pasifikasi”: tujuan demokrasi adalah memungkinkan bentuk-bentuk yang bisa mengekspresikan konflik tanpa menghancurkan asosiasi politik.

Di TPS itu, senyum dan percakapan ikut membangun proses sederhana yang mengelakkan sikap saling menghancurkan. Bahkan seakan-akan tempat itu jadi tempat silaturahmi atau bertandang—meskipun kita tahu, dan orang pun akhirnya mengerti, ada yang tak selamanya tuntas dalam Politesse. Selalu ada residu dari apa yang brutal dalam politik, selalu masih ada amarah yang tersisa dan dendam yang tersekat di saat para musuh politik berjabat tangan.

Betapapun berlebih-lebihannya gambaran politik sebagai arena pertempuran, pengalaman sejarah memang tak pernah menghadirkan sebuah masyarakat yang utuh penuh. Keragaman tak hanya bisa tampak bagai variasi, tapi juga sebagai pertikaian, bahkan perpecahan. Manusia bisa rasional, dan itulah dasar yang membuat orang percaya akan efektifnya demokrasi ”deliberatif”. Tapi manusia tak hanya—dan tak selama-lamanya—membentuk bangunan sosial-politiknya hanya dengan berembuk.

Apa boleh buat. Krisis gagasan besar kini ada di mana-mana. Juga agama tak selamanya bersuara dengan meyakinkan lagi. Kita hidup di sebuah masa ketika kita dihadapkan pada kesadaran yang meluas bahwa manusia adalah bermacam-macam kemungkinan. Seorang pemikir pernah menyebut zaman ini sebagai ”the age of contingency”.

Politik pada akhirnya adalah pengakuan akan konti ngensi itu. Kontingensi adalah sebuah lubang besar: tak ada jaminan yang kekal tentang apa yang baik dan tak baik mengenai masyarakat. Jaminan itu hanya terjadi bukan setelah (dan bukan sebelum) diperjuangkan. Salah satu bentuk perjuangan terjadi sebenarnya ketika kita masuk ke ruang untuk mencontreng. Di situ kita sebenarnya membangun jaminan dengan harapan yang setengah yakin bahwa besok apa yang dibangun itu tak akan runtuh.

Di luar TPS itu tak ada jaminan apa-apa. Tapi setidak nya juga tak ada pisau yang dihunus dan pistol yang dicabut. Yang kalah akan bersungut-sungut, yang menang akan tersenyum puas, dan masing-masing akan melanjutkan sikap waspada. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan dalam politik pada zaman yang serba-mungkin itu: waktu.

Waktu membuat kita bisa menunggu, menunda, bersiap, berubah posisi atau mengantar kita ke kematian. Waktu membatasi, tapi juga membuka pintu. Kita mencoba. Dengan kata lain, kita mengambil langkah sementara. Dalam ”the age of contingency”, demokrasi adalah politik dengan kesadaran akan kesementaraan—seperti hitam tinta yang melumeri kelingking kita di TPS itu.

Goenawan Mohamad

Pentingnya Identitas Tunggal

Kamis, 23 Juli 2009 | 00:13 WIB

Tempo Interaktif, Jakarta. Amburadulnya administrasi kependudukan membuat siapa pun dengan gampang bisa memiliki kartu tanda penduduk palsu. Ini pula yang menyebabkan polisi kesulitan mengungkap identitas pengebom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Kasus ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan nomor identitas tunggal bagi penduduk Indonesia sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.

Polisi mencurigai salah satu teroris itu bernama Nurdin Aziz, tamu Hotel Marriott yang menginap di kamar 1808 sejak dua hari sebelum pengeboman. Tapi polisi tak bisa melacak identitas sebenarnya karena ia memakai KTP palsu yang bisa dibeli hanya dengan duit Rp 50-100 ribu.

Dengan sistem identitas tunggal, penggunaan identitas palsu seperti itu akan lebih sulit dilakukan. Setiap orang yang melakukan kegiatan bisnis, termasuk menginap di hotel, harus memakai identitas asli. Soalnya, kartu penduduk seseorang akan terhubung dengan identitas lain, seperti surat izin mengemudi, kartu kredit, nomor wajib pajak, bahkan nomor rekeningnya di bank.

Tak hanya mempersempit ruang gerak teroris, sistem identitas tunggal juga merupakan solusi bagi kekacauan daftar pemilih tetap dalam pemilu kali ini. Berbagai kejahatan lain pun, dari pemalsuan umur, pemalsuan ijazah, sampai korupsi dan pencucian uang, bisa dicegah. Dengan terintegrasinya data identitas, upaya pejabat yang mengalihkan kepemilikan kekayaan, yang mungkin didapat dari korupsi, akan gampang ditelusuri.

Menimbang semua urgensi itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda pelaksanaan sistem identitas tunggal. Dasar hukumnya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sudah disahkan tiga tahun yang lalu. Tapi hingga sekarang proyek itu masih sebatas uji coba di empat kota: Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar. Baru pada 2010 sistem ini diuji coba di seluruh Indonesia dan pada 2011 implementasinya benar-benar final.

Lambannya proyek itu dipertanyakan. Sebab, teknologinya tidak rumit dan tak mahal. Memang kelihatannya data yang mesti diintegrasikan lumayan kompleks, karena ada setidaknya 28 jenis nomor identitas unik yang diberikan pemerintah kepada setiap penduduk. Namun, sesungguhnya semua nomor bisa dipilah ke dalam dua kategori jenis saja: nomor yang berbasis personal dan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Jadi, ini bukan proyek yang perlu menunggu hingga 2011.

Pemerintah harus membayangkan betapa besar dana yang bisa dihemat bila sistem identitas tunggal telah berjalan. Proyek-proyek kependudukan yang bersifat reguler tak perlu lagi dilakukan. Di antaranya, sensus penduduk dan perpanjangan kartu tanda penduduk. Pembaruan daftar pemilih tetap, yang selama ini harus dilakukan setiap kali ada pemilu atau pemilihan kepala daerah, juga tidak diperlukan lagi.

Penduduk pun akan merasakan manfaat yang tak terkira. Dengan sistem ini, segala urusan administrasi bisa diselesaikan dengan hanya beberapa kali mengklik komputer.