Pentingnya Identitas Tunggal

Kamis, 23 Juli 2009 | 00:13 WIB

Tempo Interaktif, Jakarta. Amburadulnya administrasi kependudukan membuat siapa pun dengan gampang bisa memiliki kartu tanda penduduk palsu. Ini pula yang menyebabkan polisi kesulitan mengungkap identitas pengebom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Kasus ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan nomor identitas tunggal bagi penduduk Indonesia sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.

Polisi mencurigai salah satu teroris itu bernama Nurdin Aziz, tamu Hotel Marriott yang menginap di kamar 1808 sejak dua hari sebelum pengeboman. Tapi polisi tak bisa melacak identitas sebenarnya karena ia memakai KTP palsu yang bisa dibeli hanya dengan duit Rp 50-100 ribu.

Dengan sistem identitas tunggal, penggunaan identitas palsu seperti itu akan lebih sulit dilakukan. Setiap orang yang melakukan kegiatan bisnis, termasuk menginap di hotel, harus memakai identitas asli. Soalnya, kartu penduduk seseorang akan terhubung dengan identitas lain, seperti surat izin mengemudi, kartu kredit, nomor wajib pajak, bahkan nomor rekeningnya di bank.

Tak hanya mempersempit ruang gerak teroris, sistem identitas tunggal juga merupakan solusi bagi kekacauan daftar pemilih tetap dalam pemilu kali ini. Berbagai kejahatan lain pun, dari pemalsuan umur, pemalsuan ijazah, sampai korupsi dan pencucian uang, bisa dicegah. Dengan terintegrasinya data identitas, upaya pejabat yang mengalihkan kepemilikan kekayaan, yang mungkin didapat dari korupsi, akan gampang ditelusuri.

Menimbang semua urgensi itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda pelaksanaan sistem identitas tunggal. Dasar hukumnya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sudah disahkan tiga tahun yang lalu. Tapi hingga sekarang proyek itu masih sebatas uji coba di empat kota: Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar. Baru pada 2010 sistem ini diuji coba di seluruh Indonesia dan pada 2011 implementasinya benar-benar final.

Lambannya proyek itu dipertanyakan. Sebab, teknologinya tidak rumit dan tak mahal. Memang kelihatannya data yang mesti diintegrasikan lumayan kompleks, karena ada setidaknya 28 jenis nomor identitas unik yang diberikan pemerintah kepada setiap penduduk. Namun, sesungguhnya semua nomor bisa dipilah ke dalam dua kategori jenis saja: nomor yang berbasis personal dan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Jadi, ini bukan proyek yang perlu menunggu hingga 2011.

Pemerintah harus membayangkan betapa besar dana yang bisa dihemat bila sistem identitas tunggal telah berjalan. Proyek-proyek kependudukan yang bersifat reguler tak perlu lagi dilakukan. Di antaranya, sensus penduduk dan perpanjangan kartu tanda penduduk. Pembaruan daftar pemilih tetap, yang selama ini harus dilakukan setiap kali ada pemilu atau pemilihan kepala daerah, juga tidak diperlukan lagi.

Penduduk pun akan merasakan manfaat yang tak terkira. Dengan sistem ini, segala urusan administrasi bisa diselesaikan dengan hanya beberapa kali mengklik komputer.